Menakar kiprah PKS
Kiprah PKS yang beritanya mengemuka diberbagai media, hingga menjadi head
line news di bulan februari lalu menjadi hal yang tak terbantahkan lagi. Tertangkapnya
pucuk pimpinan tertinggi PKS LHI, memunculkan berbagai opini publik hingga
akhirnya berimbas pada kekecewaan beberapa kalangan terhadap PKS yang citranya dinilai paling baik
dalam pemberantasan korupsi selama beberapa tahun terakhir. Implikasi yang lain
adalah munculnya kekecewaan masyarakat dari golongan terpelajar mulai dari
mahasiswa hingga tokoh masyarakat pada PKS. Fenomena ini tak urung memunculkan
sejumlah pertanyaan, apakah PKS adalah
partai yang sudah sedemikian parahnya sehingga tidak bisa diandalkan lagi untuk
dipilih sebagai partai harapan yang amanah?
Munculnya opini yang menjatuhkan
citra PKS, bukan hanya lantaran kasus tertangkapnya LHI, tetapi ditengarai oleh
mencuatnya pernyataan-pernyaataan yang dilontarkan Yusuf Supendi pada berbagai
media , seperti di Metro TV yang mengadakan wawancara khusus pada mantan
pendiri PKS tersebut (Minggu/ 3 februari
2013) yang pernyataannya begitu menohok para petinggi PKS. Kekecewaan Yusuf
supendi pada PKS; terlepas dari kekecewaannya karena dikeluarkan dari PKS,
ataukah karena motif lain, nyatanya dimanfaatkan oleh sejumlah media untuk
memperoleh informasi lebih valid, padahal nyatanya, beberapa informasi yang
dilontarkan oleh Yusuf supendi lebih karena opini pribadi yang tidak dapat
dibuktikan kebenarannya secara factual. Atas dasar fakta apa Hilmi aminuddin
dan Anis matta serta LHI seperti dikatakan oleh Yusuf bahwa 3 sejoli itu selama
ini sudah melakukan sejumlah tindakan yang berindikasi korupsi,?.Semua
pernyataan Yusuf Supendi tersebut hanya sebatas prasangka, sehingga mestikah
membenarkan dan menyimpulkan bahwa 3 sejoli yang dikatakan Yusuf supendi adalah
pelaku korupsi tanpa barang bukti dengan
hanya berdasarkan atas pernyataan yusuf Supendi tersebut?
Tak
dapat dipungkiri bahwa opini yang digadang media telah menyeret opini
masyarakat yang tidak terhindarkan,
namun tidak dapat lantas dihakimi bahwa PKS telah habis masa berlakunya, hanya
karena opini public yang sudah mewabah itu.
Maka penting untuk menilai dan mengkritisi beberapa hal terkait pemberitaan tersebut. Pertama: tidakkah lebih
dini KPK menetapkan status tersangka pada LHI? padahal statusnya baru
sebagai orang yang disebut namanya oleh ahmad fathonah satu hari sebelum
penangkapan. Nyatanya pada Andi malarangeng dibutuhkan waktu berbulan-bulan oleh KPK untuk menjadi tersangka meski namanya berulang kali disebut oleh
Nazaruddin dalam persidangannya. Ketika Andi Mallarangeng menjadi tersangkapun sejak tanggal 3 desember
2012, tidak juga lantas dilakukan penangkapan,? padahal menurut KPK, Andi
Malarangeng dinyatakan terjerat pasal 2 dan 3 UU Tipikor mengenai korupsi pada
kasus proyek Hambalang (surat KPK dengan no 4/569/01/23/12/2012 bertanggal 3
Desember). Terlalu nampak diskriminasi dalam 2 kasus yang berbeda ini. Kedua, bagaimana
dengan masih melenggangnya Anas Urbaningrum sampai saat ini di senayan, padahal
berulangkali namanya disebut pula oleh Nazaruddin sebagai orang yang ada
kaitannya dengan dugaan koruspi proyek hambalang , dan pada kesaksian yang lain
mantan bendahara Partai democrat tersebut
menyatakan bahwa Anas Urbaningrum
menerima uang Rp 80 miliar dalam dua proyek di PLN, namun belum juga terjerat hukum?
Adalah
tidak salah jika Anis Matta mengatakan “ada
konspirasi dibalik kasus LHI”, mengingat
KPK telah berkurang profesionalismenya dari fungsi yang seharusnya dilakukan, untuk
tidak melakukan diskriminasi pada LHI sang Presiden PKS dan terhadap Anas
Urbaningrum sang Pimpinan Partai Demokrat. Sungguh! Keadilan tidak lagi dapat
kita rasakan pada Negara yang katanya sudah menjadi Negara yang demokrasinya
mulai maju ini. Ketiga, penting untuk mengaitkan hubungan antara ahmad
Fathanah sebagai salah seorang yang diamankan KPK terkait kasus dugaan suap
impor daging dengan LHI. Sebagaimana yang dilansir oleh media pemberitaan bahwa
ahmad fathanah adalah orang terdekat LHI yang tertangkap tangan menerima uang
RP 1 miliar dari direktur PT Indoguna Utama. Terhadap hal ini, Refrizal, salah
seorang ketua DPP PKS,mengatakan bahwa dirinya telah menanyakan pada ketua komisi IV DPR mengenai keberadaan ahmad
fathanah yang dijawab oleh ketua komisi IV DPR bahwa “memang ada orang yang
kerap mendatangi komisi IV dan mengaku teman dekat LHI”. Refrizal memastikan bahwa tidak ada staf khusus LHI
yang bernama ahmad fathonah, karena ahmad fathanah memang bukan kader PKS (http://politik.viva.news.co.id) ,. Membenarkan apa yang disebut oleh Refrizal tersebut , memang menjadi tradisi di
PKS bahwa semua asisten pribadi adalah kader PKS, sehingga mustahil dikatakan
bahwa asisten pribadi LHI adalah Ahmad fathanah yang nyata-nyata bukan kader
PKS. Maka mungkinkah seorang yang bukan kader, bukan pula teman dekat LHI,
dapat dipercaya membawa berita yang menyeret nama LHI?. Keempat , apakah ada
peran LHI dalam mekanisme importir, bukankah ini tanggung jawab penteri
Pertanian, Perdagangan dan perindustrian? Apa hubungan LHI dengan
negar-negara importir daging sapi itu ? Sungguh
kita akan menemukan sesuatu yang tidak proporsional pada pemberitaan yang menimpa LHI kali ini.
Apa yang sudah menjadi headline news
media hari ini dan kemarin, terkait penilaian sejumlah kalangan pengamat
politik mengenai “nasib PKS kini yang citranya menurun” adalah hal yang belum
terbukti kebenarannya. Sebelum jelas
verifikasi KPK yang clear mengenai kasus ini, semestinya secara bijak semua
pihak menahan diri untuk tidak menuding yang berlebihan. Karena faktanya sampai
hari ini, PKS terus bekerja untuk bangsa. PKS sebagai partai yang mementingkan kerja bukan lipstick, telah dibuktikan dengan bergabungnya
50 anak-anak muda warga Aceh barat daya yang menyatakan diri untuk menjadi
anggota PKS pada hari minggu 3 februari
2013, (http//dakwatuna.com/2013). Fakta bahwa dukungan dari berbagai daerah
terus bermunculan pasca pemberitaan terkait LHI dan bergantinya kepemimpinan ke tangan Anis Matta,
setidaknya membuktikan bahwa masih ada
magnet dari PKS untuk dipercaya menjadi pilihan rakyat.
Tidak
perlu mempertajam dalam memaknai kata “ konspirasi” yang dilontarkan Anis matta
pada pidato pada saat penetapannya menjadi presiden PKS baru. Bahwa ada
pihak-pihak yang ingin menjadikan kasus
LHI untuk mengkerdilkan PKS itu tak
dapat dipungkiri, tapi untuk menyalahkan siapa, menurut anis Matta
itu bukan hal yang penting lagi (Metro tv/3 februari 2013). Tentu tidak
fair jika hanya menuding PKS dengan mengabaikan fakta-fakta yang memperlihatkan
bahwa masyarakat masih mendukung PKS dan menaruh harapan besar pada partai ini
untuk tetap berada digarda terdepan memberantas
korupsi.
Hari
ini sebelum ada penjelasan yang clear dari KPK mengenai kasus yang menjerat
LHI, sebelum KPK membuktikan profesionalismenya dengan tidak melakukan
diskrimansi antara petinggi PKS LHI, dan petinggi democrat Andi malarangeng dan
Anas urbaningrum, maka belum pantas menghakimi PKS.
Semoga
kiprah awal Anis Matta yang mengundurkan diri dari jabatannya sebagai wakil
ketua DPR RI dan keanggotaannya sebagai anggota
DPR demi memfokuskan pada kerja partai yang berpihak pada masyarakat,
menjadi indikasi bahwa keterlibatan PKS di parlemen adalah untuk berkontribusi
terhadap perbaikan Negara bukan untuk memperkaya diri. Sejak berdirinya, PKS
telah memberi kontribusi yang banyak. Duta Besar Amerika Serikat untuk
Indonesia Cameron R Hume pernah memuji PKS dalam hal pelayanan terhadap
konstituennya. Hume mengatakan, cara yang dilakukan PKS sudah demokratis dan
menunjukkan salah satu bukti komitmen Indonesia terhadap prinsip-prinsip
demokrasi.(http://kampus.okezone.com/2010/06/19). Sebelum semakin jauh
mengkritisi PKS, sebaiknya perlu
menyisakan ruang logika dan hati nurani dengan melihat kontribusi nyata PKS
untuk masyarakat.
Berita terbaru mencuat, bahwa LHI tidak terlibat dalam kasus dugaan impor sapi. Hal ini dikemukakan oleh saksi dari PT indoguna, bahwa uang yang ada pada ahmad fathonah adalah untuk kegiatan seminar. Apa boleh buat, opini publik telah terbentuk, sehingga sangatlah nampak bahwa memang ada konspirasi untuk memburukkan citra PKS yang selama ini dikenal sebagai partai bersih.
Jadi, untuk semua pihak yang telah menilai
PKS, tidak cukup arif jika sikap hanya
berlandaskan pada penilaian citra. Sejatinya, retorika asasi perlu berpijak
pada penilaian kinerja kader dan anggota legislative PKS. Sebab
seiring berjalannya waktu, citra akan mengikuti kinerja yang tampak. Untuk PKS,
jika tetap komitmen pada selektifitas internal yang mengutamakan kualitas calon
anggota legislative dalam tahapan pemilihan calon anggota legislative maka
hal-hal yang bisa memicu munculnya anggota legislative bermasalah bisa dicegah.Untuk
semua kader PKS, dan harapan untuk anggota legislative PKS saat ini, buktikan
merahmu dengan kinerja yang berkualitas, dan ekspresikan putihmu dengan selalu
berpijak pada kebenaran sejati. Iklim demokratisasi di Negara kita yang tidak
lagi terintegrasi dengan belenggu politik semestinya memotivasi semua kader
untuk bekerja lebih baik. Slogan “ PKS berupaya menghadirkan pemerintahan yang
peduli, bersih dan professional” hendaknya terus terpatri untuk Indonesia lebih baik. Dan dengan tidak terbuktinya LHI dalam kasus dugaan suap daging impor, membuktikan bahwa PKS masih bersih.
Wassalam.
pernah menulis sekritis ini,,, dulu
BalasHapus